RUU Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian
Konstitusi mengamanatkan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang. Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi tersebut […]
TNI Larang Bisnis Demi Profesionalisme
Militer menerima pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk mempersiapkan perang. Proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Terkait TNI masih terus berlangsung, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan […]
Koreksi RUU Kepolisian Nasional tentang Status Teritorial Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri
Proses penguatan institusi kepolisian perlu terus didorong dengan juga mempertimbangkan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Status teritorial gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kini menjadi […]
2 Advokat Ini Ungkap Pandangannya Soal RUU Hukum Acara Perdata
Pengadilan negeri diusulkan untuk menggunakan mekanisme proses pembatalan. Untuk memeriksa gugatan tersebut pada tahap awal guna menentukan apakah gugatan tersebut dapat ditangani oleh pengadilan negeri atau tidak. Perbaikan terhadap perubahan […]
10 Catatan Prof. Harkristuti tentang Perluasan Kewenangan Kepolisian
Sejumlah pasal memperluas kewenangan Kepolisian dan perlu diatur dengan batasan yang jelas. Sorotan Perluasan Kewenangan Kepolisian yang Diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun […]
Sejumlah Pasal Diusulkan Masuk dalam Revisi UU TNI
Mulai dari penambahan batas usia pensiun, jabatan sipil yang boleh dijabat prajurit aktif, pencabutan larangan bisnis prajurit TNI, hingga kejelasan kewenangan. Proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Perbincangan seputar […]
