Hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelestarian alam. Namun, di tengah upaya perlindungan lingkungan yang terus berkembang, tantangan dalam implementasi regulasi tetap menjadi perdebatan. Di satu sisi, ada kemajuan dalam perumusan kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitasnya masih sering dipertanyakan.
Sejarah regulasi lingkungan di Indonesia dapat ditelusuri sejak era Orde Baru, ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan. Undang-undang ini menjadi fondasi awal yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, perkembangan yang lebih signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menjadi landasan utama dalam regulasi lingkungan saat ini.
UU PPLH mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran, pengawasan dampak lingkungan, hingga sanksi hukum bagi pelanggar. Salah satu terobosan pentingnya adalah penerapan mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen wajib dalam proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali terganjal oleh lemahnya pengawasan dan praktik kepentingan tertentu yang mengabaikan aspek keberlanjutan.
Dalam praktiknya, kebijakan lingkungan sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Di banyak kasus, pelanggaran lingkungan tidak selalu berujung pada sanksi yang tegas. Beberapa kasus pencemaran besar, seperti pencemaran Sungai Citarum dan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan, menjadi bukti bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat untuk menekan pelanggaran.
Faktor utama yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan adalah lemahnya penegakan hukum. Menurut Prof. Emil Salim, pakar lingkungan dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, “Regulasi lingkungan yang baik tidak ada artinya jika penegakannya lemah dan tidak konsisten.” Banyak kasus pencemaran yang berakhir tanpa konsekuensi hukum yang berarti, baik karena lemahnya pengawasan maupun karena adanya konflik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha.
Selain itu, keberlanjutan kebijakan lingkungan juga sering kali terhambat oleh perubahan regulasi yang tidak konsisten. Misalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, beberapa ketentuan terkait lingkungan mengalami revisi yang cukup kontroversial, seperti penghapusan kewajiban AMDAL bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aspek lingkungan dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
Pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai gerakan lingkungan yang diprakarsai oleh masyarakat sipil semakin berkembang, seperti advokasi terhadap pelestarian hutan dan kampanye anti-plastik. Lembaga seperti WALHI dan Greenpeace Indonesia aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan. Keberadaan organisasi ini menjadi pengimbang dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan.
Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip bisnis berkelanjutan. Banyak perusahaan mulai menerapkan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional mereka sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Namun, tantangan terbesar masih pada komitmen dan konsistensi pelaksanaannya.
Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam regulasi lingkungan, terutama terkait dengan perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran industri. Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Deforestasi yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit dan tambang menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahunnya. Meski ada regulasi yang mengatur tata kelola hutan, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Di sisi lain, pencemaran industri juga menjadi permasalahan krusial, terutama di daerah perkotaan dan kawasan industri. Banyak sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat akibat limbah industri, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Kasus Sungai Citarum adalah contoh nyata bagaimana limbah industri telah merusak ekosistem air dan mengancam kehidupan penduduk sekitar.
Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia juga menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak lingkungannya. Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060, tetapi implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam transisi energi dari fosil ke energi terbarukan.
Jika dibandingkan dengan standar internasional, regulasi lingkungan di Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih progresif, seperti Uni Eropa dengan mekanisme carbon pricing dan Amerika Serikat dengan regulasi ketat terhadap emisi industri.
Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengarah pada standar internasional, seperti kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dan adanya regulasi terkait perubahan iklim. Namun, perbedaannya terletak pada efektivitas implementasi dan pengawasannya.
Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah transparansi dalam penegakan hukum lingkungan. Beberapa negara telah mengadopsi sistem public participation, di mana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi lingkungan dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jika mekanisme ini diterapkan dengan baik di Indonesia, maka pengawasan terhadap kebijakan lingkungan dapat lebih efektif.
Dinamika hukum lingkungan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam mengupayakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, tetapi tantangan dalam implementasi masih menjadi kendala utama.
Di tengah berbagai tantangan, ada harapan bahwa kesadaran lingkungan yang semakin meningkat dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Peran aktif masyarakat dan sektor swasta menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga benar-benar dijalankan untuk melindungi masa depan lingkungan Indonesia.
Seperti yang dikatakan Rachel Carson, seorang ahli lingkungan, “Dalam setiap tetes air, ada kisah tentang kehidupan.” Begitu pula dengan hukum lingkungan—setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan bagaimana kita ingin menjaga keberlanjutan bumi ini.
