Apakah Negara Gagal Melindungi Hak Privasi Warga dari Ancaman Doxing?
Hak atas privasi merupakan hak yang paling personal dalam kehidupan manusia modern. Di tengah dunia digital yang semakin terbuka, pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi dalam bentuk yang sangat kejam […]
Paradoks Penegakan Hukum dan Praktik KKN di Institusi Penegak Hukum
Institusi penegak hukum berada di posisi strategis dalam struktur negara hukum. Keberadaannya ditujukan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, ironi sering kali muncul […]
Kedaulatan Hukum Laut Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menempatkan laut sebagai elemen strategis yang tidak hanya menopang kehidupan sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi kedaulatan negara. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan atas […]
Analisis Hukum terhadap AMDAL dalam Proyek Strategis Nasional
AMDAL sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pijakan etik dan hukum dalam merancang proyek pembangunan yang berkelanjutan. Ketika AMDAL diposisikan sebatas formalitas demi mempercepat realisasi PSN, […]
Validitas Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Keperdataan
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. Digitalisasi dokumen dan transaksi semakin marak dilakukan, terutama dengan kemudahan penggunaan tanda tangan digital. Pada […]
Hukum dalam Perspektif Kritis: Kajian terhadap Teori Hukum Kritis (CLS)
Setiap kali kita membicarakan hukum, seolah-olah ada satu asumsi yang sudah diterima begitu saja: hukum itu adil, netral, dan rasional. Namun, dalam perjalanan memahami dunia hukum lebih dalam, saya menemukan […]
RUU KUHAP 2025 dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law dalam Negara Hukum
Saya tidak sedang bicara soal teori-teori hukum yang rumit atau pasal-pasal yang hanya dibaca oleh segelintir akademisi. Saya ingin mengajak siapa pun yang peduli pada kehidupan bernegara untuk menengok satu […]
Kajian Hukum tentang Ultra Vires dalam Perpol 3 Tahun 2025
Saya cukup tergelitik ketika membaca berita tentang Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan terhadap Orang Asing. Di dalamnya, ada satu pasal […]
Bisakah UU TNI Dibatalkan?
Pada Kamis, 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam […]
Revisi UU TNI Diketok DPR: Supremasi Sipil Kian Tergerus
Pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan […]
