Perkembangan teknologi digital telah membawa kita ke era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menyimpan jejak digital yang dapat menjadi bukti dalam berbagai situasi. Pertanyaannya, apakah jejak digital ini dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa perdata di Indonesia?
Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap alat bukti elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan mengakui validitas bukti elektronik dalam proses peradilan.
Namun, pengakuan ini tidak serta-merta membuat semua bukti dari media sosial dapat diterima di pengadilan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Salah satunya adalah keaslian dan integritas dari informasi elektronik tersebut. Informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat.
Beragam bentuk bukti dari media sosial dapat diajukan dalam sengketa perdata. Misalnya, tangkapan layar (screenshot) percakapan di WhatsApp, Facebook Messenger, atau platform lainnya yang menunjukkan adanya perjanjian atau komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, email atau pesan langsung (DM) yang berisi kesepakatan atau pernyataan tertentu juga dapat dijadikan bukti. Foto atau video yang diunggah di media sosial yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani pun bisa menjadi alat bukti yang kuat.
Namun, penting untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Misalnya, hasil cetak dari percakapan di media sosial sebaiknya dilengkapi dengan tanda tangan elektronik atau dilegalisasi oleh notaris untuk meningkatkan keabsahannya di mata hukum.
Keabsahan bukti digital sangat bergantung pada kemampuan untuk membuktikan bahwa informasi tersebut asli dan tidak dimanipulasi. Salah satu cara untuk memastikan keaslian adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang diatur dalam UU ITE. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.
Selain itu, untuk meningkatkan validitas, bukti digital dapat diverifikasi oleh ahli forensik digital yang dapat memastikan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Langkah-langkah ini penting untuk menghindari penolakan bukti di pengadilan akibat keraguan terhadap keasliannya.
Penggunaan bukti dari media sosial dalam kasus perdata di Indonesia sudah mulai terlihat. Misalnya, dalam kasus perceraian, seringkali diajukan bukti berupa tangkapan layar percakapan di media sosial yang menunjukkan adanya perselingkuhan atau komunikasi yang tidak pantas antara salah satu pihak dengan pihak ketiga. Dalam sengketa bisnis, email atau pesan di media sosial yang berisi kesepakatan atau instruksi tertentu juga dapat dijadikan bukti untuk mendukung klaim salah satu pihak.
Namun, penerimaan bukti semacam ini tetap bergantung pada penilaian hakim dan sejauh mana bukti tersebut memenuhi persyaratan keabsahan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang ingin menggunakan bukti dari media sosial untuk memastikan bahwa bukti tersebut memenuhi standar yang ditetapkan.
Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita dan jejak digital yang ditinggalkannya memiliki potensi sebagai alat bukti dalam sengketa perdata. Hukum Indonesia, melalui UU ITE, telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktian dari bukti tersebut sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, terutama terkait keaslian dan integritas informasi.
Sebagai masyarakat yang aktif menggunakan media sosial, kita perlu menyadari bahwa setiap jejak digital yang kita tinggalkan dapat memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, bijak dalam berkomunikasi dan menyimpan bukti elektronik dengan baik menjadi hal yang penting. Dengan pemahaman yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.
