Pasal 1234 KUH Perdata: Kewajiban dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya
Hukum perdata di Indonesia mengenal konsep kewajiban dalam perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Pasal ini mendefinisikan kewajiban sebagai suatu keharusan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak […]
Tinjauan Hukum Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Persoalan Hukumnya
Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas suatu benda yang dilakukan secara cuma-cuma. Diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hibah didefinisikan sebagai “suatu persetujuan dengan […]
Bagaimana Pasal 1365 KUH Perdata Menjadi Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
Ketika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, timbul pertanyaan: apakah ada dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban? Jawabannya terletak dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang sering menjadi senjata utama dalam gugatan […]
Pasal 1338 KUHPerdata: Kebebasan Berkontrak, Masihkah Berlaku Mutlak?
Kebebasan berkontrak adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang telah lama menjadi pilar dalam hubungan hukum antarindividu dan badan hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang […]
Bisakah Media Sosial Dijadikan Bukti dalam Sengketa Perdata?
Perkembangan teknologi digital telah membawa kita ke era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp tidak hanya digunakan untuk […]
Konflik Kontrak Kerja: Hak Karyawan dan Kewajiban Pengusaha di Mata Hukum
Perselisihan dalam kontrak kerja antara karyawan dan pengusaha bukanlah hal baru. Konflik ini bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari ketidaksepakatan atas hak dan kewajiban hingga perubahan kondisi kerja yang […]
Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata: Batasan dan Implikasinya
Dalam dunia hukum perdata, ada satu asas yang sering menjadi landasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Secara sederhana, asas ini memberikan hak bagi setiap orang […]
Urgensi Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia: Perlukah Pembaruan Besar?
Ketika kita membicarakan hukum perdata di Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa pijakan utamanya masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang sejatinya merupakan adaptasi dari Burgerlijk Wetboek (BW) peninggalan […]
Delik Aduan vs. Delik Biasa: Memahami Klasifikasi Tindak Pidana dalam KUHP
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak semua tindak pidana dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum. Ada jenis-jenis tindak pidana yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan sebelum bisa […]
Sengketa Perbankan dan Penyelesaian Hukum: Antara Litigasi dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
Sengketa antara nasabah dan perbankan menjadi salah satu topik yang kerap diperbincangkan dalam dunia hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, baik nasabah maupun bank sama-sama berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing, sehingga […]
