Berbagai Tafuator Berdiri Hukum di Pengadilan Administratif Negara Bagian
Hukum Nomor 5 tahun 1986 Jo. Nomor 9 tahun 2004 JO. Nomor 51 tahun 2009 tentang pengadilan administrasi negara bagian (hukum PTUN) adalah tolok ukur untuk kehadiran mekanisme perlindungan hukum […]
Bagaimana mendamaikan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan negara Pancasila
Sebelumnya Hazairin, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Universitas Indonesia, telah merumuskan cara agar hukum Islam dan hukum agama apa pun yang hidup di Indonesia dapat diakomodasi secara damai […]
Pertimbangan untuk Meringankan atau Memperberat Kedudukan Penyelenggara Negara dalam Perkara Pidana
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menyatakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemerasan di Kementerian Pertanian sesuai dakwaan […]
Guru Besar FHUI Tekankan Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja
Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh bersifat subordinat sehingga perlu campur tangan pemerintah. Hukum sebenarnya mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Perkembangan hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang […]
Praktik Pork Barrel di Negara Ini dan Korupsi Dana Aspirasi
Dahulu kala, pada tahun 1817, Wakil Presiden Amerika Serikat, John C. Calhoun, mengusulkan pemberian bonus tagihanIsi pencairan dana pembangunan jalan tol yang menghubungkan wilayah timur dan selatan dengan wilayah barat […]
Potensi Kerugian Lingkungan sebagai Kerugian Ekonomi bagi Negara
Dakwaan terhadap Surya Darmadi, pemilik sejumlah perusahaan di bawah naungan Darmex Group, menjadi salah satu bahan pertimbangan Kejaksaan Agung untuk melihat apakah tuntutan ganti rugi kerugian negara dapat diterima hakim […]
