Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87,4 juta. Turun Rp2,8 juta dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp89 juta. Sontak, keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji periode 2026.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan awalnya Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan pembiayaan haji sebesar Rp 88 juta. Setelah dibahas dengan Komisi VIII, akhirnya bisa dipangkas menjadi Rp 87,4 juta.
Berbagai hal sedang kami dalami agar bisa terlaksana, ujarnya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (29/10/2025).
Marwan menjelaskan, penetapan BPIH 2026 terdiri dari manfaat pengelolaan keuangan haji per jemaah sebesar Rp33,2 juta atau 38 persen dari rata-rata BPIH 2026. Ini dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan di dalam negeri. Total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 2026 sebesar Rp6,6 triliun, turun Rp136 miliar.
Baca juga:
BPIH tahun 2026 yang ditanggung masing-masing jemaah sebesar Rp54 juta atau 62 persen. Alokasinya untuk penerbangan, akomodasi di Mekkah, Madinah, dan biaya hidup selama menunaikan ibadah haji. Dana haji tahun 2026 yang diberikan BPKH kepada Kementerian Haji dan Umrah harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka yang digunakan untuk mengamankan kawasan tenda strategis di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) sebesar Saudi Riyal (SAR) 627 juta.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah yang terbagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Jumlah jamaah haji reguler tersebut terbagi atas 685 pengawas dan 1.050 petugas haji wilayah. Maka total kuota haji reguler murni sebanyak 201.585 jemaah, ujarnya.
Sumber: hukumonline
Source link
