Kritik Terhadap Dualisme Sanksi Hukum Terhadap Wajib Pajak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diperbarui, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang […]
Kritik terhadap praperadilan yang didirikan di rkuhap
Sejak diberlakukannya KUHP (KUHAP) pada tahun 1981, mekanisme praperadilan telah menjadi instrumen utama untuk menguji validitas tindakan upaya paksa pejabat penegak hukum. Namun, seiring waktu, efektivitas efektivitas praperadilan sering dipertanyakan. […]
Implikasi hukum dari kematian terdakwa terhadap gugatan tersebut
Dalam setiap gugatan itu kontroversialSelalu ada setidaknya dua pihak. Satu partai bertindak sebagai penggugat, sementara partai lain bertindak sebagai terdakwa. Dalam tanggapan gugatan, sangat mungkin bahwa terdakwa mengajukan gugatan rekonsiliasi. […]
Kritik terhadap keberadaan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia
Sunaryati Hartono dalam Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tahun 1994 secara resmi memperkenalkan upaya untuk mempercepat, memperluas, dan memperkuat yurisprudensi permanen di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam seminar […]
Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Pernikahan yang Tersembunyi
Hukum perkawinan Indonesia telah mengenal perjanjian perkawinan sejak KUHPerdata. Istilah yang digunakan adalah perjanjian pranikah yang diterjemahkan oleh Ketua Mahkamah Agung R. Subekti sebagai kesepakatan dalam pernikahan. Istilah ini terdapat […]
Pengakuan Terhadap Nilai-Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono berusia empat tahun ketika kakeknya, seorang tokoh hukum terkemuka, meninggal dunia. Meski begitu, ia mengenang kakeknya sebagai sosok yang sangat menghargai keberagaman tradisi dan adat istiadat masyarakat. […]
