Penawaran izin penambangan untuk lembaga tersier memiliki dasar konstitusional?
Keberadaan norma Pasal 51A paragraf (1) dalam rancangan undang -undang tentang Amandemen Ketiga untuk Hukum Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Hukum Minerba) menuai polemik. Karena norma memberi […]
