Melindungi Aset Pihak Ketiga dari Penyitaan dalam Kasus Pidana
Beberapa hari lalu, selebriti yang juga istri pengusaha timah Harvey Moeis, Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri atau Sandra Dewi ini mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap penyitaan […]
Pasal 44 KUHP dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Penegakan Hukum Pidana
Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia setiap tanggal 10 Oktober menjadi refleksi bagi banyak negara. Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 kali ini mengusung tema menarik: akses terhadap layanan kesehatan mental dalam […]
Penalaran Hakim dalam Pemberhentian Perkara Karena Tindak Pidana
Agustus 2025 lalu, demonstrasi buruh terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia di Jakarta. Dalam aksi damai tersebut, massa buruh menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah, salah satunya adalah “Hentikan […]
Aborsi dalam Keputusan Kasus Pidana di Indonesia
Populasi Nasional dan Badan Keluarga Berencana (BKKBN) pada tahun 2023 memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahun mencapai 2,4 juta orang, dengan kisaran 700.000 kasus pada remaja. Aborsi masih merupakan perdebatan […]
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk kebijakan pidana di Indonesia
Menguji konstitusionalitas norma -norma hukum pidana tampaknya telah membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membentuk kebijakan terbuka tentang politik pidana Indonesia. Ini adalah premis yang diajukan oleh Muhammad Fatlahillah […]
Penyakit mental sebagai alasan untuk dipisahkan dari tanggung jawab pidana
Pada bulan Maret 2025, orang -orang Kota Bukittinggi, Sumatra Barat terkejut dengan pelaporan aparatus sipil dari Unit Polisi Pegawai Negeri Sipil (SATPOL PP) dengan inisial RP yang secara paksa diambil […]
Kekhasan pelanggaran pidana untuk kekerasan seksual dan pergeseran dalam hukum prosedural pidana
Mendekati 2026, kebutuhan akan hukum prosedural pidana untuk menggantikan KUHP Prosedur saat ini semakin mendesak. Banyak perkembangan yang terjadi selama lebih dari 44 tahun KUHP Prosedur adalah valid. Masalah Perlindungan […]
Tuduhan yang Bersifat Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Pidana
Menuduh seseorang melakukan kejahatan, terutama tanpa bukti yang kuat, jika tidak terbukti dengan jelas di pengadilan, dapatkah mereka pada akhirnya dituntut atas kejahatan tersebut? segera atau fitnah? Untuk menjawab pertanyaan […]
Pertimbangan untuk Meringankan atau Memperberat Kedudukan Penyelenggara Negara dalam Perkara Pidana
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menyatakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemerasan di Kementerian Pertanian sesuai dakwaan […]
Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Hukum Acara Pidana di Masa Depan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981belum mengalami nasib yang sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sudah berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, proses […]
