Sesuaikan Jabatan Kementerian-Lembaga, Kelengkapan Dewan DPR Akan Bertambah
Hal itu akan diumumkan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober. Setelah DPR selesai membahas Revisi UU No.39 Tahun 2008 Mengenai Kementerian Negara dan Pemerintahan hingga disahkan menjadi undang-undang, kelengkapan dewan […]
RUU Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian
Konstitusi mengamanatkan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang. Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi tersebut […]
Ini Harapan Dunia Usaha pada Reshuffle Kabinet Jokowi di Akhir Masa Jabatannya
Koordinasi di tingkat pusat dan daerah perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi kendala dalam realisasi investasi yang disebabkan oleh perizinan usaha. Terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga memberikan kepastian bagi pelaku […]
Pemerintah Harus Siapkan Skema Implementasi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Wajib
Agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan dimengerti terlebih dahulu serta diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor. Rencana pemerintah untuk memberlakukan asuransi wajib kendaraan bermotor pada tahun 2025 […]
Kasus Peretasan Berulang, Pemerintah Bakal Digugat
Berbagai kasus peretasan terjadi berulang kali, tetapi pemerintah seolah menganggapnya masalah sepele. Peretasan Pusat Data Sementara Nasional (PDNS 2) yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan dan […]
Koreksi RUU Kepolisian Nasional tentang Status Teritorial Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri
Proses penguatan institusi kepolisian perlu terus didorong dengan juga mempertimbangkan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Status teritorial gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kini menjadi […]
Berbagai Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Tata Kelola Perpajakan
Salah satunya adalah dengan menggulirkan kebijakan inti sistem administrasi perpajakan. Setidaknya ada 21 proses bisnis perpajakan yang perlu diintegrasikan. Pajak merupakan sektor penting yang dikelola oleh pemerintah, karena merupakan sumber […]
