Pergeseran dalam interpretasi pemilihan simultan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi
Evaluasi pemilihan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sistem. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui tinjauan yudisial Pasal 167 paragraf (3) […]
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk kebijakan pidana di Indonesia
Menguji konstitusionalitas norma -norma hukum pidana tampaknya telah membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membentuk kebijakan terbuka tentang politik pidana Indonesia. Ini adalah premis yang diajukan oleh Muhammad Fatlahillah […]
90% Hakim Patuhi Rangkuman SEMA Kamar Mahkamah Agung, Benarkah?
Sejak tahun 2011 Mahkamah Agung (MA) semakin berupaya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia. Langkah signifikan yang dilakukan antara lain dengan membentuk sistem kamar di Mahkamah Agung pada akhir […]
Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perselisihan Hasil Pilkada
Mahkamah Konstitusi telah mempersiapkan diri menghadapi hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024. Sebagai lembaga yang akan menjadi sumber segala perselisihan hasil pilkada, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan […]
Menggali Kekuatan Mengikat Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai penutup Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan MK Tahun 2024 pada akhir Agustus lalu menekankan adanya kekuatan mengikat pada bagian pertimbangan […]
