Peluang dan hambatan untuk lembaga kerja sama bipartit
Hubungan industri adalah hubungan yang ada antara pemerintah, pekerja/buruh, dan aktor bisnis di bidang produksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini diilustrasikan dalam bentuk sikap dan perilaku, pola kerja sama, perselisihan, […]
Penawaran izin penambangan untuk lembaga tersier memiliki dasar konstitusional?
Keberadaan norma Pasal 51A paragraf (1) dalam rancangan undang -undang tentang Amandemen Ketiga untuk Hukum Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Hukum Minerba) menuai polemik. Karena norma memberi […]
Masalah Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi
Nasinya sudah menjadi bubur. Ini adalah pepatah yang sangat cocok dengan konteks penyelenggaraan lembaga perlindungan data pribadi di bawah Presiden. Bahkan, sejumlah kajian akademis mengharuskan lembaga ini independen. Pertanyaan yang […]
